KPK Minta Mendagri Tito Karnavian Segera Lapor Harta Kekayaan Periodik 2020

0
9



Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian segera melaporkan harta kekayaan untuk periodik 2020.

Sebab, mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) itu dalam lembar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), tercatat baru menyetorkan data kekayaan untuk periode 2019.

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding menjelaskan bahwa LHKPN itu dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

“Penyelenggara negara diwajibkan di Pasal 5 angka tiga disebutkan bahwa penyelenggara negara wajib untuk melaporkan dan mengumumkan LHKPN-nya sebelum dan setelah menjabat,” kata Ipi dalam keterangannya, Sabtu (18/9/2021).

Kewajiban pelaporan LHKPN juga ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Aturan itu menyebut kekayaan penyelenggara negara harus diperiksa, dan diumumkan sebelum, selama, dan sesudah menjabat.

Untuk itu, KPK meminta Tito Karnavian tidak melupakan kewajibannya. LHKPN-nya masih ditunggu oleh komisi antikorupsi hingga saat ini.

“Jadi, UU secara tegas sudah menyatakan demikian,” kata Ipi.

Kata Ipi, pihaknya sebagai pelaksana UU dalam UU KPK juga disebutkan bahwa lembaga antirasuah berwenang untuk menerima dan mengumumkan LHKPN sebagai upaya pencegahan korupsi.



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here