Militer di Tunisia Berperan Makin Luas: Kudeta Senyap atau Pahlawan Konstitusi?

0
13


 

Malam beranjak larut ketika sekelompok pria berjas rapih menghampiri gerbang besi di depan gedung parlemen Tunisia yang dijaga sekelompok serdadu. Para anggota legislatif itu meminta akses masuk, namun ditolak atas alasan “perintah dari militer.”

Di dalamnya berkumpul tokoh-tokoh politik paling senior, termasuk Rachid Ghannouchi, juru bicara parlemen dan ketua umum Partai Ennahda yang menguasai kursi mayoritas.

Pertemuan di tengah musim panas itu mengawali krisis politik berkepanjangan di Tunisia. Pada 25 Juli, Presiden Kais Saied membekukan parlemen, memecat Perdana Menteri Hichem Mechichi dan mendeklarasikan situasi darurat nasional.

Adegan pada malam hari di depan gedung parlemen itu adalah bagian dari upaya parlemen untuk menggugurkan dekrit presiden.

Peran baru militer?

Sudah dua bulan Tunisia dibekap krisis kepemimpinan. Pendukung Saied berdalih tindakannya diperlukan untuk mengakhiri kebuntuan politik. Oposisi sebaliknya menuduh sang presiden telah melanggar konstitusi, dan menjelma menjadi diktatur yang mengancam demokrasi di Tunisia.

Sepanjang akhir pekan kemarin, kedua kelompok berusaha unjuk gigi dengan berdemonstrasi di ibu kota Tunis.

Salah satu yang membedakan langgam autoritarianisme di Tunisia dengan di negara Arab lain adalah peran militer.

Selama berpuluh tahun, militer Tunisia menjaga sikap netral dan menjauhi politik. Namun, gerak-gerik tentara sejak Juli silam mengundang kekhawatiran.

Dalam sejarah modern Tunisia, “militer belum pernah mengontrol pintu keluar-masuk gedung parlemen seperti sekarang,” tulis seorang wartawan foto lokal, Hammadi Lassoued, di media independen, Nawaat, Agustus lalu.



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here