Tarif PPN Naik Jadi 11 Persen Mulai April 2022, Yasonna: Masih Rendah, Dunia Rata-Rata 15 Persen

0
7


TRIBUNNEWSWIKI.COMMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik menjadi 11% mulai bulan April 2022.

Aturan mengenai kenaikan tersebut tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPR.

Tarif PPN juga kembali naik pada tahun 2025 menjadi 12%.

“Kenaikan tarif PPN jadi 12% disepakati dilakukan secara bertahap, yakni 11% mulai 1 April 2022, dan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025,” kata Yasonna, Kamis (7/10/2021), dikutip dari Kontan.

Oleh karena itu, tarif PPN sebesar 10% yang sudah berlaku selama bertahun-tahun hanya akan bertahan hingga kuartal I tahun 2022.

Setelah itu, akan kenaikan dan dibebankan kepada masyarakat.

Yasonna menyatakan meski PPN akan naik, tarif PPN tersebut masih relatif lebih rendah daripada negara-negara lain.

Dia mengatakan rata-rata tarif PPN di dunia adalah sebesar 15,4%.

Baca: Daftar Kelompok Sembako yang Akan Kena PPN, Beras Petani Lokal Tidak Termasuk

Baca: Kemenkeu Bocorkan Ciri-ciri Sekolah Premium yang Akan Dikenai PPN

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). (Kompas.com)

Yasonna mengungkapkan pungutan pajak di beberapa negara berkembang masih lebih tinggi daripada Indonesia.

Sebagai contoh adalah Filipina sebesar 12%, Cina 13%, Arab Saudi 15%, Pakistan 17%, dan India sebesar 18%.

Dalam penerbitan UU baru perpajakan ini, Yasonna mengatakan pemerintah bersama DPR RI sudah mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dunia usaha yang masih belum membaik sepenuhnya akibat pandemi.

“Atas nama pemerintah kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPR dan Komisi XI atas arahan ini sehingga RUU HPP dapat terlaksana dengan baik,” kata Yasonna.

Menambal Defisit Anggaran

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan alasan utama PPN dinaikkan adalah untuk menambal defisit anggaran yang saat ini melebar.

Pemerintah memerlukan merlukannya untuk menambah defisit anggaran

Baca: Pemerintah Akan Tarik PPN Jasa Pendidikan di Sekolah Orang Kaya

Baca: Wacana PPN Sembako Terus Diserukan, Pemerintah Sebut Sembako di Pasar Tradisional Tak Kena Pajak

”Setidaknya untuk menekan defisit anggaran saat ini di atas 5 persen, pemerintah membutuhkan tambahan penerimaan mencapai Rp 600 triliun-Rp 700 triliun,” kata Tauhid, (6/10/2021), dikutip dari Kompas TV.

Meski demikian, Tauhid menyebut kenaikan ini dapat menjadi bumerang bagi pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung.

Tauhid menilai dalam situasi saat ini, memulihkan penerimaan tidak dapat hanya mengandalkan PPN, tetapi harus mengandalkan sektor lain, misalnya industri, manufaktur, dan perdagangan.

(Tribunnewswiki/Tyo/Kontan/Siti Masitoh/Kompas TV/Fransisca Natalia)

Baca berita lainnya tentang PPN di sini.

 



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here